Anggota Bawaslu, Herwyn JH Malonda, menegaskan pentingnya pemetaan manajemen risiko dalam pengadaan dan distribusi logistik untuk Pemilihan Serentak 2024. Dengan tanggung jawab pengelolaan logistik yang dibagi antara KPU di tingkat provinsi untuk pemilihan gubernur serta KPU di kabupaten/kota untuk pemilihan bupati dan walikota, koordinasi dan perencanaan yang matang sangat diperlukan untuk memastikan kelancaran seluruh proses pemilihan.
Catatan Penting dalam Pengelolaan Logistik
Herwyn menggarisbawahi dua isu utama yang perlu di perhatikan dalam pengelolaan logistik Pemilihan Serentak 2024. Pertama adalah lokasi percetakan surat suara. Ia berharap percetakan tidak terlalu jauh dari kantor KPU untuk mempermudah koordinasi dan pengiriman. Lokasi percetakan yang strategis dapat mengurangi risiko keterlambatan dan memastikan bahwa semua bahan pemilihan tersedia tepat waktu.
Kedua, Herwyn menekankan pentingnya distribusi logistik yang tepat waktu. Logistik, termasuk surat suara dan formulir, sebaiknya sudah sampai ke lokasi pemungutan suara setidaknya satu hari sebelum pemungutan suara di mulai. Keterlambatan dalam distribusi dapat memengaruhi jalannya proses pemungutan suara dan menyebabkan penundaan. Herwyn menyebutkan contoh Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Sumatera Barat, yang tertunda akibat keterlambatan logistik, sering kali di sebabkan oleh cuaca buruk atau ketidaktepatan dalam memilih moda transportasi.
Tantangan dalam Distribusi Logistik
Distribusi logistik pada Pemilu sebelumnya menghadapi berbagai tantangan, termasuk keterlambatan dan kesalahan pengiriman surat suara serta formulir. Masalah-masalah ini mengakibatkan penundaan dalam pemungutan suara di beberapa TPS dan mempengaruhi efektivitas proses pemilihan. Herwyn berharap KPU daerah dapat memperbaiki proses distribusi dan mengatasi masalah ini secara lebih efisien dalam Pemilihan Serentak 2024.
Pentingnya Penerapan Prinsip Anti-Korupsi
Titi Anggraini, Dewan Pembina Perludem, menambahkan bahwa pengadaan logistik tidak hanya harus tepat jumlah, jenis, dan waktu, tetapi juga harus bebas dari praktik korupsi. Pengadaan logistik adalah salah satu area yang rentan terhadap penyalahgunaan, sehingga pengawasan yang ketat sangat penting untuk mencegah korupsi dan menjaga integritas pemilihan. Titi mengingatkan bahwa logistik yang bermasalah pada hari pemungutan suara dapat menimbulkan dampak hukum dan merusak kepercayaan publik.
Baca Juga: Sinergi Kepabeanan Indonesia-Singapura: Hasil Pertemuan Bilateral di Labuan Bajo
Kesimpulan
Untuk memastikan keberhasilan Pemilihan Serentak 2024, KPU di harapkan meningkatkan manajemen risiko dalam pengadaan dan distribusi logistik. Koordinasi yang efektif antara KPU dan percetakan, pengaturan distribusi yang tepat waktu, serta penerapan prinsip anti-korupsi adalah kunci untuk menjaga kelancaran dan integritas pemilihan. Dengan langkah-langkah ini, di harapkan pemilihan dapat berlangsung dengan sukses, memenuhi standar keadilan, dan memberikan kepercayaan kepada pemilih serta seluruh pihak yang terlibat.
HUBUNGI KAMI:
Hot Line : (021) 22085079
WhatsApp : 0817-9800-163
HP : 0817-9800-163
Email : info@mitraconsultindo.co.id
Website : https://www.mitraconsultindo.co.id/
Sumber informasi:
Komentar Terbaru